Tinjuan Yuridis Kredit Perbankan Di Indonesia

Abstrak

Dunia perbankan di Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomian negara di mana sebagai salah satu pelaku utamanya, bank mempunyai peranan penting sebagai lembaga intermediary (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyerasikan dan mengembangkan unsur-unsur trilogi pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Penyaluran kembali dana kepada masyarakat yaitu melalui pemberian kredit perbankan. Oleh karena itu kredit perbankan mempunyai peranan yang besar bagi masyarakat di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyerasikan dan mengembangkan unsur-unsur trilogi pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Penyaluran kembali dana kepada masyarakat yaitu melalui pemberian kredit perbankan. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak surplus of funds (kelebihan dana) dan pihak luck of funds (memerlukan dana). Sebagai agent of development bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai financial intermediary (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Dunia perbankan di Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomian negara di mana sebagai salah satu pelaku utamanya, bank mempunyai peranan penting sebagai lembaga intermediary (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pada awal kemunculannya, praktek perbankan hanya terbatas pada tukar menukar uang yang berlanjut ke usaha penerimaan tabungan, penitipan maupun peminjaman uang dengan memungut bunga pinjaman. Sejalan dengan perkembangannya, di Indonesia sendiri dunia perbankan telah menjadi cerminan kondisi perekonomian nasional melalui berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan taraf perekonomian secara lebih menyeluruh, sebagai contohnya adalah memburuknya perekonomian di kawasan Asia telah memberi dampak secara langsung atas terjadinya krisis moneter di Indonesia sejak tahun 1997. Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan rangkaian krisis yang terjadi di Indonesia mulai tahun 1997. Krisis mulai muncul dengan menurunnya nilai tukar mata uang negara–negara di kawasan ini terhadap dollar Amerika, kemudian disertai dengan penurunan kegiatan perdagangan di pasar bursa yang mengakibatkan terhentinya modal yang masuk sehingga banyak perusahaan– perusahaan yang tidak mampu untuk mengoptimalkan produksinya.

Tabel 1.1
Rangkaian Krisis di Indonesia Mulai Tahun 1997



No

Jenis

Keterangan

1.

Krisis Moneter

§  Depresiasi kurs rupiah terhadap dollar
§  Neraca pembayaran negatif

2.

Krisis Perbankan

§  Likuidasi 16 bank
§  Pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk menyehatkan perbankan
§  Adanya Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank
Take Over (BTO)
§  Utang luar negeri membengkak

3.

Krisis Ekonomi

§ Tingkat suku bunga pinjaman sangat tinggi
§ Kelumpuhan untuk sektor riil
§ Tingkat inflasi sangat tinggi
§ PHK di berbagai sektor riil

4.

Krisis Sosial

§ Tingkat pengangguran meningkat
§ Jumlah penduduk miskin meningkat
§ Kerusuhan dan penjarahan disertai unsur SARA
§ Kriminalitas meningkat

5.

Krisis
Kepercayaan

§ Kepercayaan kepada pemerintah menurun drastis
§ Demonstrasi dan unjuk rasa oleh mahasiswa
§ Hujatan terhadap mantan presiden Soeharto
§ Tuntutan oleh mahasiswa, masyarakat dan politik

6.

Krisis Politik

§ Terbentuknya parpol – parpol baru
§ Demonstrasi dan unjuk rasa anti pemerintah
§ Sinisme dan hujatan terhadap pemerintah
§ Pro dan kontra sidang istimewa MPR


Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pada waktu itu pemerintah mengambil kebijakan darurat untuk melikuidasi puluhan bank yang mempunyai nilai NPL (Non Performing Loan) besar sebagai akibat dari pengelolaan manajemen risikonya yang belum optimal sehingga berdampak munculnya negative spread yaitu selisih negatif antara pendapatan yang diterima dengan biaya yang harus dikeluarkan yang berarti bahwa kewajiban perbankan lebih tinggi dari modal yang dimilikinya yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah kecukupan modal perbankan yang memenuhi likuiditasnya. Kinerja perbankan nasional pada saat itu juga dapat dikategorikan buruk dan mengalami kebangkrutan mengingat regulasi, supervisi, dan sumber daya manusia yang ada tidak mampu menanggulangi perubahan lingkungan bisnis. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai masalah yang timbul mulai dari penyalahgunaan kredit yang melebihi BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), munculnya NPL (Non Performing Loans), CAR (Capital Adequacy Ratio) yang di bawah standar yang ditetapkan BI sampai pada akhirnya dilaporkan terdapat 70–85 persen kredit masuk dalam kategori kredit bermasalah. Kemudian untuk mengatasi hal ini, pemerintah mencoba mengatasinya dengan membentuk BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Selain mengalami krisis moneter dan perbankan, bangsa Indonesia pada waktu itu juga mengalami krisis ekonomi, sosial, kepercayaan dan politik. Beberapa indikator terjadinya krisis-krisis tersebut diatas nampak pada tabel 1.1. Krisis moneter dan perbankan memberi dampak negatif terhadap kondisi ekonomi pada waktu itu secara bersamaan. Tingkat bunga kredit dan inflasi yang tergolong tinggi menyebabkan kelumpuhan di sektor riil sehingga banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) untuk mengurangi beban pengeluaran-pengeluaran yang wajib dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Berlanjut ke krisis sosial, PHK yang banyak dilakukan perusahaan menyebabkan tingkat pengangguran meningkat yang secara otomatis meningkatkan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan yang terus meningkat, secara bersamaan menimbulkan kecenderungan masyarakat kita untuk melakukan kriminalitas misalnya dengan melakukan penjarahan disertai adanya kerusuhan yang banyak terjadi pada waktu itu. Secara garis besar, kondisi di atas cukup memberi gambaran bagi kita bahwa kondisi sosial bangsa Indonesia pada waktu itu juga ikut terpuruk.


Keberadaan lembaga perbankan selain berpengaruh terhadap dunia usaha, dimana hampir semua dunia usaha mengandalkan jasa financial perbankan, juga telah banyak menyerap tenaga kerja jutaan orang. Fungsi utama bank merupakan fungsi (tumpuan) yang sangat penting bagi masyarakat dan dunia usaha adalah sebagai tempat penyimpanan dana masyarakat, dan memberikan kredit kepada masyarakat.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:


1. Bagaimana tinjauan yuridis kredit perbankan di Indonesia?

2. Bagaimana hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam melakukan kegiatan kredit?


B. PEMBAHASAN

B.1. Tinjauan Yuridis Kredit Perbankan di Indonesia

1. Pengertian Kredit


Menurut OP. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko  dan pertukaran ekonomi di masa-masa yang akan datang.


Berdasarkan uraian tersebut di atas setidak-tidaknya terdapat 4 (empat) unsur kredit adalah, sebagaimana digambarkan dalam gambar sebagai berikut:





Intisari dari Kredit adalah unsur kepercayaan. Unsur lainnya adalah mempunyai perimbangan tolong menolong. Selain itu dilihat dari pihak kreditur, unsur penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi  sedangkan di pandang dari segi debitur, adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi dan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko yang berupa ketidaktentuan, sehingga oleh karenanya, diperlukan jaminan dalam pemberian kredit.

Thomas Suyatno  mengemukakan empat unsur perkreditan yaitu sebagai berikut:

1.      Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

 

2.      Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

 

3.      Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit itu diberikan semakin tinggi pula      tingkat risikonya.

 

4.      Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang lah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan



2. Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong, untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dibidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari.


Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat digambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat dan negara pun mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.



Kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:

1. meningkatkan daya guna uang.

2. meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

3. meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

4. salah satu alat stabilitas ekonomi.

5. meningkatkan kegairahan berusaha.

6. meningkatkan pemerataan pendapatan.

7. meningkatkan hubungan internasional


3. Jenis Jenis Kredit

Munir Fuady menggolongkan kredit dalam beberapa penggolongan sebagai berikut


a. Berdasarkan Jangka Waktu

1) Kredit Jangka Pendek, yakni kredit yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun.

2) Kredit Jangka Menengah, kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun.

3) Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang berjangka waktu di atas 3 tahun.

b. Berdasarkan Dokumentasi

1.      Kredit dengan perjanjian kredit tertulis.

2.      Kredit tanpa surat perjanjian kredit

c. Berdasarkan Kolektibilitas

1) Kredit Lancar

2) Kredit Kurang Lancar

3) Kredit di Ragukan

4) Kredit Macet


c.  Berdasarkan Bidang Ekonomi

1) Kredit untuk sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian,

2) Sektor Pertambangan, 3) Sektor Perindustrian.

4) Sektor listrik, gas dan air.

5) Sektor Konstruksi.

6) Sektor Perdagangan, restoran dan hotel.

7) Sektor Pengangkutan, perdagangan dan Komunikasi.

8) Sektor Jasa.

9) Kredit untuk sektor-sektor lain-lain.


e.  Berdasarkan Tujuan Penggunaan

1.      Kredit konsumtif, yang diberikan kepada debitur untuk keperluan  konsumsi,    seperti kredit   profesi, perumahan, pembelian alat-alat rumah tangga dan lain-lain.

2.      Kredit Produktif, terdiri dari


(1)   Kredit konsumtif, yang diberikan kepada debitur untuk keperluan  konsumsi,    seperti kredit profesi, perumahan, pembelian alat-alat rumah tangga dan lain-lain.

(2)   Kredit Produktif, terdiri dari

(a)  Kredit Investasi; yang di peruntukan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama seperti tanah, mesin dan lain-lain.

(b)  Kredit Modal Kerja; untuk membiayai pembelian modal lancar seperti barang dagangan, bahan baku dan sebagainya.

(c)  Kredit Likuiditas; diberikan untuk membantu perusahaan yang kesulitan likuiditas.

.

f. Berdasarkan Obyek Yang di Transfer

(1)   Kredit uang, di mana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang.

2)      Kredit Bukan Uang, di mana kredit diberikan dalam bentuk barang dan jasa serta pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang


g. Berdasarkan Waktu Pencairannya

1) Kredit Tunai

2) Kredit Tidak tunai


h. Berdasarkan Waktu Penarikannya

(1)   Kredit sekali jadi

(2)   Kredit Rekening koran

(3)   Kredit Berulang-ulang.

(4)   Kredit Bertahap

(5)   Kredit tiap transaksi

i. Dilihat dari Pihak Krediturnya

(1)   Kredit Terorganisasi, yang diberikan kepada badan-badan yang terorganisir secara legal misalnya koperasi, bank dan sebagainya.

(2)   Kredit Tidak Terorganisasi, kredit yang diberikan oleh seorang atau sekelompok orang-orang ataupun badan yang tidak resmi untuk memberi kredit: seperti kredit rentenir, kredit penjual, kredit pembeli.

j. Berdasarkan Negara asal Kreditur

(1)   Kredit Domestik.

(2)   Kredit Luar Negeri



k. Berdasarkan Jumlah Kreditur


1)      Kredit dengan Kreditur Tunggal, merupakan kreditur nya hanya satu orang atau satu badan hukum saja.

2)      Kredit Sindikasi, kredit di mana pihak kreditur nya terdiri dari beberapa badan hukum.

4. Prinsip - Prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit oleh suatu lembaga atau perorangan kepada lembaga atau perorangan tidak begitu saja dilakukan, tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut

a.       Prinsip Kepercayaan, Prinsip ini sangat penting dari kreditur akan manfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kreditur

b.      Prinsip Kehati-hatian, dalam pemberian kredit harus memperhatikan unsur kehati-hatian.

c.       Prinsip 5 C, yaitu Character (kepribadian), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition of Economy (kondisi ekonomi) dan Collateral (agunan).

d.      Prinsip 5 P, yaitu Party (para pihak), Purpose (Tujuan), Payment (Pembayaran), Profitability (perolehan laba), Protection (perlindungan).

e.     Prinsip 3 R, yaitu Return (hasil yang diperoleh), Repayment (pembayaran kembali), Risk Bearing Ability (kemampuan menanggung Risiko).

B.2 PERAN HUBUNGAN ANTAR BANK DENGAN KREDITUR DALAM PENYALURAN KREDIT

Sebagai suatu badan usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank selalu melakukan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang dapat ditinjau dari:

1. Dasar Pengaturan Hubungan Hukum

Secara teori, hubungan hukum terjadi karena adanya perikatan. Perikatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Verbintenissementara Sri Soedewi Macjchun Sofwan mengartikan verbintenis, dengan istilah perutangan, sedangkan Achmad Ichsan mengartikan dengan perjanjian.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum, antara dua orang/pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur (si ber piutang), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur (si berhutang).

Perjanjian ada yang lahir karena Undang-Undang dan ada yang lahir dari perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Obyek suatu perikatan, merupakan hak dari kreditur dan kewajiban debitur, yang biasa disebut sebagai prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa:
 

a.         melakukan sesuatu,

b.        melakukan perbuatan dan

c.         tidak melakukan suatu perbuatan.

Dengan demikian, hak dari kreditur adalah menuntut prestasi, dan kewajiban debitur adalah memenuhi prestasi, sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

3. Berakhirnya Hubungan Hukum

Perikatan merupakan hubungan hukum, berakhirnya hubungan hukum setelah perikatan hapus. Cara hapusnya suatu perikatan sebagaimana dalam Pasal 1381 KUH Perdata adalah sebagai berikut:
 

a.       karena pembayaran,

b.      penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan,

c.       pembaharuan utang

d.      Perjumpaan utang atau kompensasi,

e.       Percampuran utang,

f.       Musnahnya barang yang terutang,

g.      Pembebasan Utang,

h.      Batal/pembatalan,

i.        Berlakunya suatu syarat batal dan

j.        Lewatnya waktu.

C. PENUTUP

C.1 Kesimpulan

1. Kredit perbankan telah diatur dalam KUHPerdata dan peraturan perundangan.  yang berlaku di bidang perbankan. Terdapat empat unsur perkreditan, yaitu Kepercayaan,  Tenggang waktu, Degree of risk,  dan Prestasi. Prinsip dalam pemberian kredit yaitu Prinsip Kepercayaan, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip 5 C, Prinsip 5 P, Prinsip 3 R.

2. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam melakukan kegiatan kredit diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan peraturan perundangan. yang berlaku di bidang perbankan.

C.2 Daftar Pustaka

Djumhana, Mohammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Fuady, Munir Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Hadisoeprapto, Hartono,           Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum

Jaminan, Yogyakarta, Liberty, 1984.

Remy Syahdeini, Sutan Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang

Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di

Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Simorangkir, OP., dalam Untung, Budi, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Offsets, Yogyakarta, 2000.

 
Subekti, Hukum Perjanjian, Internusa,  Jakarta, 197

cekkembali.com
 







Last modified: 3rd May 2018 at 23:46 (view history)

pinjaman online cepat

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group