jasa kredit

Syarat Pekerja Mengajukan Perumahan

Semakin mahalnya harga properti, memang membuat sebagian orang merasa kesulitan untuk membangun rumah dan mewujudkan keinginannya memiliki hunian pribadi. Kepemilikan rumah dengan cara kredit dengan menawarkan banyak kemudahan dalam melakukan pembayaran masih saja dianggap kurang maksimal dalam memberikan sebuah solusi karena persyaratan untuk pembayaran DP atau uang muka mewajibkan debitur harus menyetorkan dana kurang lebih sekitar 30% dari total harga rumah.  Oleh karena itulah muncul program pemerintah dengan nama Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). Tapera merupakan program khusus yang dikeluarkan pemerintah demi membantu kalangan masyarakat yang ingin mempunyai rumah pribadi. Tapera juga diartikan sebagai tabungan rumah dari para peserta yang dibayarkan dan disetorkan setiap bulannya secara rutin.

Program Tapera ini memang dikhususkan untuk membantu kalangan masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah dan masih kesulitan untuk membangun rumah kayu minimalis pribadi. Untuk peserta yang merasa mampu dan penghasilannya diatas rata-rata maka dana tabungan tersebut bisa diambil setelah mereka pensiun. Dalam Tapera atau KPR (Kredit Pemilikan Rumah), peserta yang menabung atau menyetorkan uangnya setiap bulannya bisa dilakukan dengan sistem potong gaji maupun mengajukan langsung ke badan pengelola keuangan Tapera.Misalnya, Anda seorang pekerja swasta yang memiliki penghasilan Rp 2 juta. Jika Anda memilih pembayaran Tapera dengan sistem potong gaji maka pendapatan Anda secara otomatis akan terpotong 2,5% atau setara dengan nilai Rp 50.000.

Dana yang telah terkumpul tersebut maka akan dijadikan modal untuk para pekerja yang menginginkan membeli rumah dengan cara mengajukan permohonan ke Badan Pengelola Keuangan Tapera terlebih dahulu. Sumber dana yang terdapat di Tapera tersebut mempunyai ketentuan dengan sistem suku bunga sebesar 3% per tahunnya. Suku bunga Tapera memang lebih mudah jika dibandingkan dengan suku bunga yang telah ditetapkan pada perusahaan pembiayaan perkreditan rumah. Selama menjadi peserta Tapera, maka setiap peserta wajib mengajukan untuk melakukan pemakaian dana Tabungan untuk membangun Perumahan Rakyat demi keperluan pembangunan rumah, kepemilikian rumah maupun renovasi atau perbaikan rumah.

Suatu keanggotaan Tapera dikatakan telah non aktif jika secara resmi peserta telah berhenti melakukan setor dana setiap bulannya ke bagian pengelolaan keuangan Tapera dan keanggotaan akan aktif kembali jika peserta kembali membayar iuran dana Tapera. Kini Tapera ialah program kepemerintahan yang wajib kita dukung. Dengan memanfaatkan tabungan kepemilikan rumah tersebut maka secara tak langsung telah melakukan investasi untuk melakukan pembayaran DP perumahan KPR BTN. Untuk persyaratan menjadi peserta Tapera diantaranya ialah WNI, pekerja yang memperoleh upah minimum, minimal berusia 20 tahun dan sudah menikah serta pekerja bisa bekerja sebagai wirausaha ataupun karyawan swasta.

Berikut Persyaratan Mengajukan Perumahan

Sebagaimana yang telah kita ketahui tentang pemanfaatan dana Tabungan Perumahan Rakyat untuk memberikan pembiayaan perumahan untuk peserta, terkecuali bagi WNA, yang bisa dilaksanakan dengan sistem sewa beli yakni meliputi perbaikan rumah khususnya bagi peserta yang sudah memiliki rumah, pembangunan rumah dan kepemilikan rumah pertama peserta. Nah, berikut ini syarat lengkap pekerja menjadi peserta Tapera berdasarkan UU Tapera Pasal 27 dan Pasal 28:

Pasal 27

1.     Untuk memperoleh pembiayaan perumahan, maka peserta wajib memenuhi persyaratan:

·     Memiliki masa peserta paling singkat dengan waktu 12 bulan.

·     Termasuk dalam golongan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

·     Belum mempunyai rumah.

·     Menggunakannya untuk memiliki rumah, membangun rumah dan memperbaiki rumah pertama.

2.     Ketentuan selanjutnya mengenai persyaratan memperoleh pembiayaan perumahan sebagaimana yang tercantum di ayat (1) diatur sesuai peraturan BP-Tapera.

Pasal 28

1.     Untuk memperoleh pembiayaan perumahan yang sesuai dengan pasal 25 BP-Tapera yang mengatur penilaian layak tidaknya peserta dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan atau Bank.

2.     Pembiayaan perumahan untuk peserta dilakukan sesuai urutan prioritas dengan kriteria:

·     Lama masa kepesertaan.

·     Tingkat kelancaran dalam membayar simpanan.

·     Tingkat pendesakan kepemilikan rumah.

·     Ketersediaan dana untuk pemanfaatan.

3.     Ketentuaan mengenai uratan prioritas kriteria peserta sebagaimana yang dimaksud di ayat (2) dalam BP-Tapera.

Semua pekerja swasta maupun wirausahawan wajib menjadi anggota Tapera dengan melakukan penyetoran sebagian pendapatan mereka ke Badan Pengelola Keuangan Tapera. Kebijakan tersebut terbit setelah disahkan UU Tapera oleh DPR. Dalam rancangan peraturan UU Tapera yang telah tertulis sebelumnya dinyatakan bahwa semua pekerja swasta maupun pekerja wirausaha di Indonesia wajib dibebankan iurana dana Tapera kurang lebih sekitar 2,5% dari pendapatan setiap bulannya. Iuran tersebut akan dikenakan pada perusahan yang memberikan kerja sebesar 0,5% dari total pendapatan para pekerjanya. Sehingga total iuran yang wajib dikeluarkan oleh pekerja untuk dana Tapera sebesar 3% dari total pendapatan tiap bulannya. Tujuan utama dari iuran dana Tapera ini ialah untuk penghimpun dana dan menyediakan dana yang paling murah dalam jangka panjang untuk pembiayaan rumah yang terjangkau.

Selain itu, iuran wajib untuk pekerja ini digunakan untuk memberikan kemudahan, perlindungan bagi para pekerja yang ingin memiliki rumah pribadi dan kepastian hukum. Selain pekerja di sektor informal, masyarakat yang memperoleh pendapatan tanpa bergantung terhadap perusahaan atau wirausaha juga diperkenankan untuk menjadi anggota Tapera dengan mendaftarkan diri ke Badan Pengelola Keuangan Tapera. Selain peserta diwajibkan menyumbang dana sebesar 0,5% sebagai simpanan para pekerja, dalam pasal 16 UU Tapera dinyatakan bahwa setiap perusahaan atau pemberi kerja wajib memungut simpanan pekerja dan langsung menyetorkannya ke rekening anggota di Bank Kustodian. Sementara bagi pekerja wirausaha wajib melakukan penyetoran iuran ke BP Tapera secara mandiri.

Anda tahu Bank Kustodian? Bank tersebut merupakan bank umum yang kini sudah mendapatkan persetujuan dari pihak OJK sebagai bank pembayaran iuran Tapera. Dengan demikian, BP Tapera menambah kewajiban para pekerja maupun pemberi kerja melakukan penyisihan sebagian pendapatannya tiap bulannya. Direktur Pembiayaan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerja Umum, Maurin Sitorus menyatakan soal siapa yang berhak memperoleh fasilitas perumahan Tapera. Menurut Maurin, mereka yang berhak memperoleh Tapera ialah masyarakat menengah dengan penghasilan rendah yang memiliki kemampuan beli rumah tetapi masih memerlukan bantuan pemerintah, berupa bantuan DP ataupun kredit rumah dengan suku bunga rendah.

Di Indonesia terdapat 20% dari total penduduk tidak wajib dibantu, dikarenakan mereka sudah mampu membeli perumahan mewah dengan kemampuan yang dimilikinya. Maurin kembali menyatakan bahwa perumahan KPR BTN Tapera bukanlah untuk rakyat yang miskin, tetapi memang dikhususkan bagi mereka yang telah bekerja dengan pendapatan per bulan maksimal Rp 4 jutaan dan belum mampu membeli rumah. Adapun beberapa kriteria pegawai yang diperbolehkan mengajukan permohonan pembelian rumah setelah disahkannya UU Tapera yakni tahun 2018. Pegawai yang secara langsung ditangani oleh Tapera ialah desil 5 hingga desil 8 yang memiliki kemampuan. Anda tahu maksud desil 5? Desil 5 ialah orang-orang yang memiliki pendapatan bulanan sekitar Rp 3 juta dan melakukan pengeluaran per bulan sekitar Rp 2 jutaan.

Itulah persyaratan pekerja yang ingin menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat. Semoga bermanfaat!


jasa kredit

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group